Seperti diberitakan tempointeraktif.com siang ini, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, menyatakan akan menurunkan 10 ribu personel keamanan dari berbagai jajaran Polda Metro untuk mengantisipasi unjuk rasa besar-besaran 28 Januari mendatang. "Kami memang telah menyiapkan 10 ribu aparat, namun penurunan kekuatannya nanti disesuaikan situasi. Pada prinsipnya sesuai dengan kepatutan lah," ujar Boy, dalam konferensi pers di Polda, Selasa (26/1)
Selain kesiapan aparat, Polda Metro juga mempersiapkan tindakan persuasif dan preventif untuk menghindari terjadinya tindakan anarkis dan bentrok pada 28 nanti. "Intinya kita membawa, mengarahkan, dan mengajak masyarakat agar berunjuk rasa dengan damai," lanjut Boy.
Aksi besar-besaran 28 Januari yang dimotori Gerakan Indonesia Bersih dan Serikat Pekerja Nasional akan digelar puluhan elemen mahasiswa dan masyarakat. Menurut perkiraan Gerakan Indonesia Bersih, sekitar 25 ribu orang akan turun ke jalan.
Kesiapan Polda menghadapi kekuatan massa tersebut juga terlihat dengan disiapkannya skenario-skenario kemungkinan yang akan terjadi pada aksi tersebut dengan pemusatan titik keamanan di gedung-gedung pemerintahan. (Sumber: Tempointeraktif.com)
Berita terkait lainnya dari SuaraSurabaya.net mengabarkan : "Barisan Demokrat Rakyat Siapkan Unjukrasa Besar-Besaran". Selengkapnya dibawah ini :
PDI Perjuangan menganggap pemerintahan SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) - BOEDIONO gagal. PDI Perjuangan menilai SBY gagal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program 100 hari.
Partai oposisi pimpinan MEGAWATI SUKARNO PUTRI memberi angka merah pada Kabinet Indonesia Bersatu II. PRAMONO ANUNG Sekjen PDI Perjuangan seperti dilaporkan JOSE reporter Suara Surabaya di Jakarta, Senin (25/01), mengatakan, selama 100 hari tidak melihat tanda-tanda perbaikan dari pemerintahan SBY.
Angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi, harga kebutuhan sehari-sehari terus naik, kerusuhan dan kekerasan terjadi di mana-mana. Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah juga masih dinilai tebang pilih.
PRAMONO mencontohkan kasus Bank Century. Pemerintah boleh berkelit dan mengklaim telah berhasil. Tapi fakta ini tidak bisa dibantah.
Menanggapi kritik itu, Presiden SBY mengatakan tidak tepat kalau program 5 tahun diukur dengan 100 hari. Kata Presiden, program 100 hari merupakan frame menuju pintu masuk program pembangunan 5 tahun. Jadi kalau sampai 5 tahun masih ada 19 kali seratus hari lagi.
Sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah SBY-BOEDIONO, Barisan Demokrat Rakyat akan melakukan unjukrasa besar-besaran di depan DPR dan Istana Merdeka pada Kamis (28/01) mendatang, tepat 100 hari pemerintahan SBY-BOEDIONO. (tin)
Partai oposisi pimpinan MEGAWATI SUKARNO PUTRI memberi angka merah pada Kabinet Indonesia Bersatu II. PRAMONO ANUNG Sekjen PDI Perjuangan seperti dilaporkan JOSE reporter Suara Surabaya di Jakarta, Senin (25/01), mengatakan, selama 100 hari tidak melihat tanda-tanda perbaikan dari pemerintahan SBY.
Angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi, harga kebutuhan sehari-sehari terus naik, kerusuhan dan kekerasan terjadi di mana-mana. Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah juga masih dinilai tebang pilih.
PRAMONO mencontohkan kasus Bank Century. Pemerintah boleh berkelit dan mengklaim telah berhasil. Tapi fakta ini tidak bisa dibantah.
Menanggapi kritik itu, Presiden SBY mengatakan tidak tepat kalau program 5 tahun diukur dengan 100 hari. Kata Presiden, program 100 hari merupakan frame menuju pintu masuk program pembangunan 5 tahun. Jadi kalau sampai 5 tahun masih ada 19 kali seratus hari lagi.
Sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah SBY-BOEDIONO, Barisan Demokrat Rakyat akan melakukan unjukrasa besar-besaran di depan DPR dan Istana Merdeka pada Kamis (28/01) mendatang, tepat 100 hari pemerintahan SBY-BOEDIONO. (tin)
