Mahkamah Agung Pakistan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melayangkan kasus-kasus yang menjerat para anggota parlemen yang menyandang gelar akademis palsu, demikian menurut laporan sebuah media.
Sebuah panel beranggotakan tiga orang yang dipimpin Hakim Kepala Iftikhar Muhammad Chaudry memberikan putusan setelah mendengar permohonan yang diajukan seorang mantan anggota majelis nasional, Amir Yar Awaran, terkait diskualifikasi dirinya karena tuduhan kepemilikan gelar akademis palsu, demikian dilaporkan kantor berita Online.
Pengadilan itu meminta Komisi Pemilihan memproses kasus terhadap para pemilik gelar akademis palsu sesegera mungkin.
Ada banyak politikus Pakistan yang terancam kehilangan kursi di parlemen setelah otoritas setempat menyelidiki klaim bahwa 10 persen anggota dewan di tingkat provinsi dan pusat berbohong mengenai kualifikasi akademis mereka.
Hingga 160 orang pejabat terpilih dituding memalsukan gelar demi dapat memenuhi persyaratan mendapat jatah kursi.
Mahkamah Agung Pakistan memerintahkan Komisi Pemilihan memeriksa dokumen sebagian besar politikus Pakistan di tingkat provinsi dan pusat yang berjumlah 1.100 orang.
View the Original article
